Press "Enter" to skip to content

Banjir Jakarta, Akibat Kurang Matangnya Perancanaan Pembangunan Pasca Kepemimpinan Ali Sadikin

JAKARTA – Siapapun gubernur Jakarta, dan menteri yang membidangi pekerjaan umum di negeri ini, diyakini tak akan mampu mengatasi banjir yang kerap melanda sebagian wilayah Jakarta. Fakta menunjukkan pembangunan kota Jakarta sudah permanen, karena perencanaan dan pelaksanaan semua pembangunan fisik tidak dilakukan dengan prinsip tata kota yang baik dan terukur pasca kepemimpinan Ali Sadikin.

Pendapat ini disampaikan Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorener melalui keterangan tertulisnya yang diterima media, Kamis (27/2/2020).

“Mau pakai pendekatan model apapun, baik itu normalisasi, atau naturalisasi, bahkan kombinasi keduanya, menurut saya tidak mampu menjadi solusi efektif dan parmanen mengatasi banjir saat musim hujan tiba,” kata dia.

Karena itu, Emrus mengimbau semua pihak sudah tidak perlu menyalahkan pihak lain, termasuk Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta. Sebaiknya saat ini dan selanjutnya, ke depan harus dijalin komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi banjir di Jakarta.

“Jadi, yang perlu kita pikirkan dan lakukan bersama ketika musim kemarau tiba nanti, agar tidak terjadi bajir saat musim hujan berikutnya. Untuk itu, saya menyarakan kepada Gubernur Anies Baswedan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menginventarisasi secara akurat jumlah dan luas wilayah yang dilanda bajir saat ini di Jakarta,” sarannya.

Pada musim kemarau nanti, tambah Emrus, Anies Baswedan dan Basuki Hafimyljono harus membebaskan semua kawasan yang dilanda banjir, tanpa memandang apakah bangunan itu milik negara, rumah individu atau peruntukan apapun. Namun tentunya dengan membeli sesuai harga pasar, sebagai ganti untung bagi masyarakat.

“Inilah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan menata kata dalam kalimat untuk ‘menghindar’ dan atau menyalahkan pihak lain untuk menghindar dari permasalahan yang terjadi secara ‘reguler’, seperti banjir misalnya,” ujarnya.

Kemudian, lanjut pengamat dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta itu, kawasan tersebut dijadikan hutan kota atau membangun waduk dengan kedalaman yang mampu menampung curahan hujan di sekitarnya, sesuai dengan potensi geografis lokasi tersebut.

“Program ini menurut hemat saya, pastikan dapat menjadi solusi parmanen mengatasi banjir di seluruh wilayah Jakarta setiap musim hujan tiba. Untuk itu, sebaiknya diperlukan alokasi dana membeli semua kawasan yang terkena banjir di Jakarta dan untuk membangun hutan kota serta waduk di lokasi yang sama harus dikucurkan, berapapun biayanya,” pungkasnya. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *