Press "Enter" to skip to content

Buku Putih: Kronik Daulat Rakyat Vs Daulat Parpol

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah kembali akan meluncurkan bukun terbaru berjudul “Buku Putih: Kronik Daulat Rakyat Vs Daulat Parpol”. Menurut Fahri, buku setebal 544 halaman dan 4 BAB ini adalah pelajaran bagaimana membangun tradisi yang baik dalam partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

“Ke depan, kita harus membangun partai politik yang sehat, modern dan terbuka menuju demokrasi Indonesia yang semakin dewasa,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/2/2020) saat ditanya tetang buku yang ditulisnya tersebut.

Dikatakan bahwa mandat suara rakyat pada diri seorang pejabat terpilih (elected official), tidak boleh dan tidak bisa dengan mudah dirampas dan atau dialihkan kepada nama lain atas nama dan oleh otoritas apapun.

“Buku yang berbasis pada putusan Mahkamah Agung ini menjadi sejarah baru dalam relasi antara individu dan partai politik, sekaligus merupakan ucapan saya kepada PKS, kita harus memasuki arah baru perpolitikan Indonesia yang tidak boleh pernah berkawan dengan kezaliman,” terangnya.

Melalui buku terbarunya setebal 544 halaman ini, Fahri mengupas tuntas bagaimana sebenarnya ruang lingkup dan batasan kedaulatan parpol dan kedaulatan rakyat. Analisis yang ia gunakan dalam buku ini murni pendekatan hukum berdasarkan putusan pengadilan terkait konfliknya dengan PKS, yang telah memecatnya sebagai Anggota dan Pimpinan DPR RI.

Artinya kajian di dalam buku ini tidak lagi berbasiskan falsafah dan atau perspektif, akan tetapi berdasarkan pendekatan hukum yang telah menjadi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kita tahu, akhir akhir ini marak terjadi pemecatan dan ataupun pengalihan suara rakyat dalam pemilu kepada nama lain oleh parpol melalui mekanisme PAW,” tuturnya.

Disamping itu, masih menurut Fahri, buku ini memberikan uraian yang sistematis berdasarakan peraturan perundangan tentang betapa tidak mudahnya merampas daulat kuasa rakyat pada diri seorang pejabat publik yang dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat, baik bagi pejabat publik di kamar legislatif maupun eksekutif.

“Benar bahwa peraturan perundangan mengatur apa yang menjadi kedaulatan Partai Politik, akan tetapi kedaulatan parpol tersebut tidak bisa menabrak kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di republik. Satu suara rakyat yang dititipkan di dalam kotak suara sama harganya dengan seluruh total suara sah di dalam pemilu,” ujarnya.

Buku ini juga dijadikan ajang kontestasi ide bagi Fahri Hamzah untuk menjelaskan sikap dan prinsipnya dalam berpolitik yang memerankan naratif kaum konservatif Indonesia. Dirinya memandang pembelahan ideologis dalam politik akan melahirkan lompatan kwalitatif sejarah maju bagi negara-bangsa.

Pembelahan ideologis yang ia maksud adalah realitas entitas politik kaum konservatif Vs kaum Liberal di Indonesia. Dalam hal ini Fahri secara terbuka mengakui bahwa selama ini ia mewakili narasi kaum konservatif. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *