Press "Enter" to skip to content

Cekal 10 Orang Terkait Mega Skandal Jiwasraya, Langkah Kejakgung Sangat Tepat

JAKARTA – Langkah pencekalan terhadap 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan ‘Pat Merah’ milik pemerintah itu, patut diapresiasi. Apalagi dalam penyidikan awal, Kejagung sudah menaksir angka kerugian negara di kasus mega korupsi ini, sekitar Rp13,7 triliyun.

Apresiasi terhadap langkah yang diambil Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Kamis (26/12/2019) malam ini disampaikan peneliti Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (30/12/2019).

“Mengingat dari pemberitaan yang berkembang saja, sebenarnya publik sudah dapat memastikan bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi,” kata Teddy.

Menurutnya, penunjukan manajer investasi (MI) yang tidak kompeten, membiarkan transaksi saham oleh manajer investasi tanpa akta notaris, sehingga secara hukum merepotkan diminta kewajibanannya untuk mengendalikan keuntungan dalam berinvestasi, dengan membeli saham-saham dengan risiko tinggi. Kedua, lanjutnya membiarkan manajemen investasi melakukan transaksi saham-saham berisiko tinggi.

“Bayangkan dari 21 perusahaan dengan harga pembelian Rp3,9 Triliun, namun ketika dijual kembali mengalami kerugian Rp2,7 Triliun. Ini baru satu cerita, belum lagi kejanggalan lainnya,” lanjut alumni Nottingham University, UK itu lagi.

Belum lagi, sambung Teddy, kerugian Rp4,8 Triliyun dari beberapa pelanggaran dari transaksi pembelian saham 12 macam Reksadana. Kemudian, transaksi pembelian saham langsung yang kabarnya sebanyak 4 nama saham yang menyebabkan kerugian Rp 2 Triliyun.

“Jadi jika Kejagung telah menetap 10 nama yang dicekal, di dalamnya selain HR dan HP pejabat Jiwasraya yang selama ini sudah umum diketahui publik. Juga publik sudah mengantongi 2 nama swasta yang diduga kuat menikmati keuntungan tersebut,” ujarnya.

Tetapi, masih menurut Teddy, sebagai pejabat publik yang terkait langsung dengan BUMN ini, Erick Thohir dan jajarannya harus siap dikritik, tidak gerah dan harus sabar dan mau menjelaskan kepada publik, dan awak media perkembangan kasus ini.

“Jangan hanya ketika menyerempet ke pribadinya baru kemudian sibuk membantah, tidak menerima manfaat dan menyatakan diri bersih. Terlepas ada atau tidak manfaat lansung yang diterima, publik berhak tahu, publik berhak bertanya tentang arti dan maksud saham milik perusahaan miliknya yang sempat dibeli oleh Jiwasraya,” sindir Teddy. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *