Press "Enter" to skip to content

Cikini Studi: Dalam PKPU Ternyata Tak Ada Syarat Larangan Eks Napi Koruptor Maju Sebagai Calon

JAKARTA – Peneliti dari Cikini Studi, Dr. Iskandar Zulkarnain menilai kalau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, jika dicermati dari sejumlah syarat pencalonan yang dimuat dalam aturan tersebut, ternyata tidak tercantum satu syarat juga yang mengatur tentang larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon.

“Larangan tersebut masih ditujukan secara umum kepada para calon mantan narapidana. Bahkan bunyi aturan itu, sesungguhnya sama dengan PKPU sebelum perubahan, yaitu PKPU Nomor 7 Tahun 2017. Padahal, KPU sebelumnya sempat berencana melarang eks koruptor ikut Pilkada,” kata mantan Komisioner KPU Sumatera Utara ini seraya menyesalkan kalau saat ini korupsi di Indonesia telah berkembang secara sistemik.

Bahkan, lanjut mantan Komisioner KPU Sumatera Utara itu, berkembang anggapan di masyarakat bahwa korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Kalau terkena proses, itu lagi ‘apes’ saja.

“Padahal dalam kondisi saat ini, banyak penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Meski lembaga antirasuah seperti KPK terus memberantas, tapi praktek korupsi terus bertambah,” sebut Iskandar.

Kendati diakui Iskandar kalau tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan para oknum pejabat negara memang bukanlah hal yang baru lagi di negara Indonesia, sudah banyak para pejabat negara Indonesia yang telah tertangkap oleh KPK. Seperti sering terdengar adalah kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan).

“Mengutip hasil survei Transparency International mencatat IPK (Indeks Persepsi Korupsi) pada 2018, Indonesia berada dibawah negara Malaysia, dengan urutan ke-4 dari 10 negara di asia tenggara. Tindakan KKN Ini akan sangat berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur/pejabat negara dan lembaga negara, apa lagi 2020, Indonesia akan melaksanakan Pemilukada serentak pada 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota,” tambahnya lagi.

Menurut dosen pada FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Medan itu, jika regulasi Pilkada 2020 ini dibiarkan seperti ini, berarti terjadi ambiguitas yang dibiarkan terus-menerus, dikuatirkan hal yang seperti ini akan berdampak besar, membuat masyarakat tidak terlalu peduli terhadap pemilu, dan meninggikan angka golongan putih ‘golput’, menambah apatis di masyarakat.

“Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan negara akan hilang dan selanjutnya tidak munculnya partisipasi politik dari warga negara. Lebih parah lagi, bangsa dan negara akan banyak kehilangan power dalam pembangunan,” tutup Iskandar. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *