Press "Enter" to skip to content

Cikini Studi Sebut Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Melawan Hukum

JAKARTA – Cikini Studi pada hari Selasa, 3 Desember 2019 mendatangi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), memberikan surat secara resmi berupa permohonan agar Ombudsman mengawasi kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan masalah pelayanan lembaga kesehatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), dimana Pemerintah dalam Perpres nya Nomor 75 Tahun 2019 mencantumkan penjatuhan sanksi denda keterlambatan kepada peserta BPJS yang terlambat membayar iuran.

Adanya sanksi denda keterlambatan membayar iuran tersebut, menurut Ori Rahman SH dari Cikini Studi di Ombudsman RI dalam siaran persnya yang diterima faham.id, Rabu (4/12/2019) jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2004 tanggal 7 Desember 2015 yang menyatakan peserta BPJS yang terlambat membayar iuran tidak boleh dikenakan denda.

“Presiden sebagai pejabat pelayan publik bertanggung jawab atas terbitnya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 terkait denda bagi peserta BPJS yang terlambat membayar iuran,” kata Ori.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan alasan untuk mengatasi defisit di BPJS Kesehatan. Padahal, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-XII/2004, tanggal 7 Desember 2015 yang menyatakan peserta BPJS yang terlambat membayar iuran tidak boleh dikenakan denda.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2004 tanggal 7 Desember 2015, disebutkan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Konstitusi: “Bahwa bagi Peserta BPJS yang terlambat membayar iuran, maka tidak boleh dikenakan denda sebab BPJS bersifat nirlaba, bukan komersial, namun meskipun begitu peserta BPJS tetap harus membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dibayar. Adapun bagi peserta yang betul-betul tidak sanggup membayar tunggakan yang ada maka harus ada surat keterangan miskin dari kantor kelurahan/kepala desa sebab bagi yang tidak mampu mereka lebih mengutamakan keperluan konsumsi atau kebutuhan hidup keseharian, sehingga bagi peserta tersebut masuk dalam peserta bebas iuran”.

“Dengan demikian, adanya ketentuan yang mengatur denda apalagi sanksi, dan bahkan dalam penagihannya akan melibatkan pihak kepolisian, adalah perbuatan melawan hukum dan inkonstitusional. Oleh karenanya ketentuan tersebut harus dikoreksi,” tegas Ori Rahman. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *