Press "Enter" to skip to content

Dede Yusuf Sesalkan Tarik Menarik Antara Pemda Dengan BUMN Kelola Sektor Pariwisata

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, revisi Undang-Undang (UU) Pariwisata akan dilakukan tahun 2021 mendatang.

“Jadi konteksnya revisi UU Pariwisata ini akan dilakukan tahun depan jadi kalau sekarang belum semua. Nanti kita masih menghimpun karena kita punya Panja Pemulihan Pariwisata,” kata Dede kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/11/2020).

Menurut Dede, saat ini pariwisata mulai bergerak bukan lagi dari destinasi, tetapi apa yang disebut dengan artificial destination.

“Artinya destinasi yang dibuat sendiri seperti contohnya destinasi museum virtual, adanya teknologi yang dibuat oleh ahlinya,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Dede mengungkapkan, saat ini yang sedang trending ialah orang melakukan sesuatu sesuai dengan potensi yang dimilikinya sendiri bisa juga menjadi daya tarik.

“Hal tersebut termasuk e-sport yang sekarang meningkat tinggi dan animonya banyak sekali karena dapat ditonton orang tanpa harus mengumpulkan orang dalam suatu tempat,” sambungnya.

Dede berpendapat, apabila e-sport dijadikan juga sebagai sport tourism maka akan menghasilkan suatu pemasukan bagi sektor pariwisata.

“Hanya bentuknya nanti mau bekerjasama dengan sektor olahraga atau tidak tetapi yang jelas pariwisata ke depan harus mengadopsi perubahan dunia saat ini,” tukasnya.

Dede menyebut, dulu tidak pernah ada yang berpikir tentang virtual tourism, namun sekarang di mana-mana orang membuat virtual tourism.

“Nah ini kan harus kita adopsi dalam revisi UU tersebut,” tambahnya.

Dede menegaskan, hal terpenting dalam revisi UU adalah kerjasama antar lembaga, misalnya daerah wisata alam pasti dimiliki oleh BUMN apa itu Perhutani, PTPN ada hubungannya dengan lingkungan hidup.

“Nah sektor pariwisata itu biasanya hanya berusaha untuk mempercantik destinasinya, tapi infrastruktur menuju kawasan tersebut biasanya kawasan hutan lindung milik BUMN,” ujar mantan bintang film laga itu.

Menurut Dede, harus ada pernyataan penting di dalam UU setiap BUMN wajib mengelola destinasi pariwisatanya bersama pemerintah daerah.

“Yang terjadi sekarang tarik menarik antara pemerintah daerah dengan BUMN dalam mengelola sektor pariwisata. Ini menjadi hal penting,” sesalnya.

Dede menuturkan, kalau berbicara pariwisata juga berbicara mengenai peran daerah. “Ada daerah yang pandai yang menyulap gua-gua dan pantai-pantainya dengan desain kreatif guna mendatangkan pariwisata,” ucapnya.

Dede menyatakan, ada beberapa pemerintah daerah yang lebih fokus membangun jalan karena tuntutan Pilkada.

“Jadi menurut saya perlu ada upgrading dari Kementerian Pariwisata untuk mengatakan, pariwisata dari ekonomi kreatif akan menghasilkan nilai tambah,” jelasnya.

Dede menerangkan, nilai tambah bukan hanya dari tiket masuk tetapi dengan berkembangnya wisata, ekonomi kreatif, UKM-nya bergerak maka akan terjadi nilai tambah pajak tanah. “Artinya daerah tersebut pasti harga tanahnya juga meningkat,” lanjutnya.

Dede menambahkan, kalau hanya melihat dari tiketing terkadang tiket dari destinasi wisata tersebut tidak memberikan PAD bagi daerah.

“Itu yang banyak menyebabkan anggaran Dinas Pariwisata di daerah kecil-kecil dan mereka tidak sanggup melakukan perubahan apa-apa. Nah nanti pentingnya UU Pariwisata meninjau dari beberapa sudut,” pungkas legislator asal Dapil Jabar 2 itu. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *