Press "Enter" to skip to content

Dirut BPJS Kesehatan: Ada Ketimpangan dari Hasil Audit BPKP

JAKARTA – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBJS , Fahmi Idris mengatakan, dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terjadi ketimpangan di pendapatan dan pengeluaran BPJS Kesehatan. Hal ini lantaran banyak masyarakat yang menunggak dan membayar saat membutuhkan layanan saja.

“Kalau audit BPKP sebetulnya termasuk beban gagal bayar 2018 pindah ke 2019 semuanya Rp 98,5 triliun, dan kemudian pendapatan rill Rp 97,2 triliun, jadi total defisit Rp 18,3 triliun,” ujar Fahmi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut Fahmi, untuk tahun ini saja jika tidak dilakukan perbaikan dalam sistem manajemen, maka defisit akan lebih bengkak dari prediksi awal yang hanya Rp 28 triliun di 2019.

“Jika tidak ada low enforcement dan penyesuaian iuran defisit Rp 32 triliun dari awalnya Rp 28 triliun,” tegasnya.

Oleh karenanya, pihaknya akan mulai memperbaiki manajemen dengan mendata ulang peserta BPJS Kesehatan, dan klasifikasi kelas rumah sakit.

“Langkah lainnya yang dilakukan bersama pemerintah termasuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” tutup Fahmi. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *