Press "Enter" to skip to content

Elit PKS Beri Contoh Buruk Pembangkangan Terhadap Putusan Hukum

JAKARTA – Pelaksanaan putusan perkara antara Fahri Hamzah dengan elit PKS, Sohibul Iman cs telah melalui proses panjang sejak 2016. Setelah Sohibul Iman cs tidak mengindahkan keputusan final kasasi Mahkamah Agung  (incrackh), kini perkara  berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca tim kuasa hukum Fahri Hamzah mengajukan permohonan sita eksekusi.

Setelah Pihak PKS tidak mau melakukan keputusan Mahkamah Agung secara sukarela, maka kata kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet SH dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (28:10/2019), berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto Pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

“Sebenarnya pengadilan tidak perlu melakukan eksekusi jika saja elit PKS, Sohibul Iman cs taat pada putusan pengadilan. Sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menerima imbas dari pembangkangan yang dilakukan elit PKS, Sohibul Iman cs,” sebut Slamet.

Sikap pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang dilakukan elit PKS, Sohibul Iman cs ini, lanjut Slamet, tidak baik dan khawatirnya menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum.

“Mestinya elit PKS menjadi tauladan dan contoh baik bagi masyarakat, katanya punya slogan “ayo lebih baik!”,” cetusnya.

Slamet menanbahkan, jika putusan institusi pengadilan negara tidak ditaati dan dihormati, lantas bagaimana orang-orang seperti ini akan mengelola negara?

Sebagaimana diketahui elit PKS, Sohibul Iman cs membangkang isi putusan pengadilan dengan tidak mau menjalankan putusan  yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde). Padahal institusi pengadilan dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi telah menghukum elit PKS, Sohibul Iman cs yang salah satunya adalah membayar ganti rugi kepada Fahri Hamzah senilai Rp. 30 milyar.

Selanjutnya, Tim Lawyer akan berkoordinasi dengan PN Jakarta selatan dalam rangka upaya paksa penyitaan yang akan segera dilakukan. Alasan pengajuan PK yang dilakukan elit PKS, Sohibul Iman cs tidak menjadi alasan  penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde).

Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 (“UUMA”), ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *