Press "Enter" to skip to content

Erick Tohir Siap Lepas Jabatan di Perusahaannya Jika Jadi Menteri

JAKARTA – Mantan Ketua Tim Kapanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019, Erick Tohir disebut-sebut bakal mendapat jabatan menteri dalam Kabinet Kerja jilid II pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Namun menurut dia, kalau masalah posisi (menteri), biar presiden yang mengumumkan.

“Tetapi intinya, tentu interview masing-masing calon menteri cukup lama karena memang beliau (Jokowi) sangat detail breakdown rencana kerja,” kata Erick Tohir kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2019), terkait pemanggilan dirinya oleh Presiden Jokowi.

Soal kesiapan menjadi menteri, Erick mengatkan kalau memang dipercaya, tentu harus bersedia dan dirinya akan berhenti total dari jabatan diperusahaan yang dipegangnya saat ini .

“Ya sudah pasti dengan jabatan seperti ini (menteri), tidak boleh conflict of interest. Ya tentu kita harus berhenti total,” ujarnya meski mengaku cukup berat baginya secara pribadi, karena pada saat Asian Games dirinya berhenti total hampir 2 tahun, 8 bulan.

Apalagi, lanjut Erick, kalau melihat Presiden Jokowi sudah sampaikan kemarin di pidatonya, ada 5 visi yang dimana juga mungkin kalau dilihat dalam visi nomor 3, salah satunya mengenai pembenahan birokrasi.

“Presiden jelaskan pemikirannya yang menurut saya sangat positif untuk rakyat ke depan. Tentu ini yang mungkin, dengan segala kerendahan hati, background saya swasta, sama seperti Nadiem, Wisgunatama, yang tidak pernah berkecimpung di pemerintahan. Tapi yang memang bagian tugas negara yang saya rasa kadang-kadang tidak pernah terpikirkan,” katanya.

Tapi tentu intinya, menurut Erick, bagaimana Presiden Jokowi memaparkan pemikirannya dan semua wajib membantu. Presiden sampaikan di 2045, bahwa target Indonesia akan menjadi negara baru dimana GDP per tahun 300 juta lebih.

“Ya rata-rata gaji hampir 30 juta dan ini kan sudah jadi negara maju, dimana juga tingkat kemiskinan di 2045 hampir 0%. Tapi itu kan di 2045. Ini kan 5 tashun, tentu di dalam 5 tahun ini dengan kondisi persaingan perang dagang ekonomi yang banyak negara tetangga mulai merasakan ini perlu diantisipasi tentu seperti yang beliau sampaikan kalau pelantikan di satu titik, tahun depan di titik sama terus, itu akan jadi undang-undang. Dan ini tentunya sesuai pidato kemarin buat rakyat lah,” ujarnya. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *