Press "Enter" to skip to content

Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB untuk Kelima Kalinya

JAKARTA – Indonesia kembali mendapat kepercayaan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022. Pada pemilihan yang berlangsung dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74, di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (17/10/2019) waktu setempat, Indonesia meraih 174 dari 193 negara anggota.

Wakil Tetap RI pada PBB, Dian Triansyah Djani, yang mengikuti sidang Majelis Umum PBB itu menilai, suara terbanyak dan tertinggi di kawasan Asia Pasifik yang diperoleh Indonesia ini merupakan keberhasilan diplomasi Indonesia.

“Bagi Indonesia, keanggotaan pada Dewan HAM PBB ini juga merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat regional dan nasional.” kata Dian Triansyah Djani sebagaimana dilansir laman setkab.go.id, Jumat (18/10/2019).

Dijelaskan Dian, selama masa kampanye, Indonesia mengusung tagline “A True Partner for Democracy, Development and Social Justice”.

Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM pada 2020 akan bersamaan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB dimana Indonesia juga berkomitmen untuk membantu menjembatani kinerja kedua organ penting PBB tersebut.

Indonesia akan memulai masa tugasnya di Dewan HAM mulai 1 Januari 2020, bersama negara-negara Asia Pasifik lainnya yakni Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands.

Sedang negara lainnya yang terpilih dalam pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB ke-74 ini adalah Libya, Mauritania, Sudan, Namibia, Jepang, Korea Selatan, Irak, Marshall Islands, Armenia, Polandia, Brasil, Venezuela, Jerman, Belanda.

Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *