Press "Enter" to skip to content

Indriyanto Seno Adji: Penerbitan Perppu KPK Oleh Presiden, Jadi Inkonstitusional

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menegaskan, bila tidak ada kegentingan yang memaksa, maka Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait UU KPK bisa inkonstitusional. Menurutnya, meskipun penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden dan bersifat subjektif, tetapi penerbitan Perppu terhadap UU KPK menjadi tidak konstitusional.

“Sebab Perppu tersebut tidak memenuhi syarat kondisi ‘kegentingan yang memaksa’, sebagaimana parameter yang disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Tidak ada kegentingan memaksa, yang mengharuskan Presiden menerbitkan Perppu,” kata Indriyanto saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Selain itu, kata Indriyanto, bila Presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK, sehingga UU yang baru itu menjadi tidak sah, maka akan terjadi overlapping dengan putusan MK nantinya. Apalagi, kata dia, bila akhirnya putusan MK menolak permohonan uji materi, yang artinya tetap mengesahkan UU KPK yang baru.

“Itu artinya tidak ada kepastian hukum, karena ada tumpang tindih dan saling bertentangan mengenai polemik objek yang sama, yaitu UU KPK,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pilihan yang konstitusional dan memiliki legitimasi hukum saat ini hanya melalui uji materi di MK. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bila semua komponen masyarakat menunggu proses dan keputusan di MK yang bersifat final dan mengikat.

“Presiden memiliki diskresioner penuh untuk memutuskan bahwa jalur legitimasi melalui putusan MK adalah pilihan dengan legalitas yang sempurna,” tutup eks Pansel Capim KPK itu. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *