Press "Enter" to skip to content

Irmadi Lubis Dukung Wacana Merubah BPODT Jadi KEK Danau Toba

JAKARTA – Wacana merubah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Danau Toba, merupakan langkah yang sangat tepat. Pasalnya dengan status KEK, pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba akan semakin komprehensif.

Maka dari itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Irmadi Lubis dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020), meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mempercepat pembentukan KEK Danau Toba.

“Jika dirubah menjadi KEK Danau Toba itu sangat tepat dan bagus. Kalau boleh secepatkan KEK Danau Toba ini dibentuk,” ujar Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Yasonna Laoly yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Indonesia Maju itu.

Menurutnya, salah satu kelemahan BPODT yang ada sekarang ini disebabkan tidak ada Undang – Undang pendukung. Sementara, bila  statusnya dirobah menjadi KEK, maka kawasan pariwisatawa Danau Toba, akan ada payung hukum sebagai pendukungnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK).

Dengan adanya UU pendukung KEK, menurut Irmadi, pngembangan kawasan Danau Toba akan lebih komprehensif, terutama mempermudah pengurusan regulasi. Disamping itu, keberadaan kepala daerah di kawasan tersebut akan bisa duduk bersama memutuskan apa yang dibangun dan dikembangkan. 

“Jika Danau Toba jadi KEK tentu tujuh kepala daerah di kawasan itu  akan masuk dalam Dewan Kawasan yang dibentuk di tingkat Provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK. Sedangkan dengan status BPODT, keberadaan kepala daerah di kawasan itu tidak mengikat sehingga sulit mencapai kesepakatan, ditambah masing masing daerah memiliki otonomi,” terangnya. 

Dia mengingatkan capaian atau target yang diharapkan dari Danau Toba itu bukan hanya dari sisi pengolaannya, tetapi bagaimana kawasan Danau Toba itu sebagai kawasan pariwisata dunia  berdayaguna secara ekonomi, baik untuk Nasional, terutama untuk masyarakat sekitar.
  
Untuk membetuk KEK Danau Toba, Irmadi merujuk pada BAB III  UU  No. 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada pasal 5 ayat 1 Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh: a. Badan Usaha; b. pemerintah kabupaten/kota; atau c. pemerintah provinsi.
    
“Tapi sebaiknya, yang mengajukan KEK Danau Toba adalah Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” saran Irmadi seraya menegaskan posisi kepala daerah (Bupati), jika jadi status KEK Danau Toba akan duduk di Dewan Kawasan sebagaimana diatur Pasal 20 (1) Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua, yaitu bupati/walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di Provinsi, unsur pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penataan kawasan wisata Danau Toba yang masuk dalam lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk tahap awal ditargetkan selesai pada Juni 2020.

Dia mengaku sudah melakukan rapat yang membicarakan 39 spot wisata dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian dari 39 itu akan diperkecil menjadi sekitar delapan hingga 10 spot. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *