Press "Enter" to skip to content

Istana Pemakzulan, Pembelajaran Radikalisme Politik Di Brazil

Brazil akan melaksanakan Pemilu pada 7 Oktober nanti dengan metode pemilihan ‘online vote’ bagi warganya. Mesin pemungutan suara elektronik di semua wilayah negara terinstalasi sejak Pemilu tahun 2000. Diluar majunya sistem Pemilu, politik Brazil makin panas dalam masa akhir kampanye Pilpres 2018. Panas bukan saja karena perseteruan politik semata tapi juga skandal korupsi yang melingkupinya.

Sepanjang 2016, Brazil diterpa gelombang pemakzulan. Dampaknya pada politik terasa hingga hari ini. Mega skandal korupsi mencuat mengenai politisi dan tiga raksasa korporasi: Petrobras, Odebrecht dan JBS. Julur hukum anti rasuah menyentuh tampuk tertingginya: Presiden. Dilma Roussef sejak awal menjabat tahun 2011 telah membuat ekonomi Brazil limbung dan pendapatan per kapitanya terpangkas 30%. Kasus mega korupsi telah menyeret Dilma sendiri, 24 senator, 39 anggota DPR, 8 menteri, 3 Gubernur, 3 walikota dan 2 mantan presiden.

Jika dilihat satu dekade ke belakang, pertarungan politik Brazil sangat dinamis. Presiden Lula Da Silva diganti suksesornya, Dilma Roussef, wanita pertama di sejarah kepresidenan Brazil yang menjabat sebagai presiden ke-36 sejak 2011. Dilma dimakzulkan parlemen Mei 2016. Pemakzulnya, Ketua Parlemen Eduardo Cunha 5 bulan setelahnya ganti dijatuhkan, lalu dipenjara 15 tahun.

Mantan Presiden Lula Da Silva masih sangat populer karena warisan program jaminan sosial saat ia menjabat. Tapi ia divonis 12 tahun April 2018 lalu sehingga tak mungkin berpartisipasi lagi di Pilpres. Michael Temer, wapres petahana – imigran Libanon yang sebelumnya seorang pengacara top di Brazil – menggantikan Dilma sebagai Presiden saat ini, juga telah diancam penyelidikan dan bersiap masuk bui saat turun jabatan sebentar lagi.

Hari ini, ada 13 capres yang bertarung bebas di Brazil, dari parpol maupun jalur independen. Kandidat presiden paling populer untuk 7 Oktober nanti, Jair Bolsonaro, sekarang terkapar. Ia ditikam tiga kali saat kampanye awal September lalu. Kejadian ini membawa politik Brazil ke fase baru, radikalisme yang tak bisa dibiarkan. Di tengah alam demokrasi Brazil yang telah sangat matang, kriminalisme dalam masa kampanye Pilpres akan jadi catatan kelam.

Di kawasan eksekutif di Brasilia yang menjadi ibukota Brazil sejak tahun 1960, Istana Kepresidenan Brazil tampak melompong. Dilma Roussef jatuh di istana itu, karenanya istana itu dikenal sebagai istana pemakzulan. Temer tak mau pindah kendati ia berhak menempatinya dan nyaman di istana Wapres. Mungkin trauma.

Dalam suasana politik yang meruncing, DPR RI ‘ngotot’ melakukan kunjungan ke negeri Samba. Fahri Hamzah yang memimpin rombongan muhibah. Ia membawa 7 anggota DPR. “Dalam banyak hal, perpolitikan Brazil mirip dengan Indonesia. Ada tiga pertemuan dengan parlemen Brazil dan satu kali pertemuan dengan Tribunal Superior Eleitoral (TSE) yang merupakan lembaga pelaksana sekaligus pengawasan pelaksanaan Pemilu. Justru DPR datang di saat yang tepat. Indonesia juga sedang menghelat Pilpres dan Pileg serentak,” kata Fahri.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *