Press "Enter" to skip to content

Kabareskrim: Pelanggar Prokes Saat Pilkada 2020 Bisa Dijerat Sanksi Pidana

JAKARTA – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, bisa dijerat sanksi pidana. Namun tentunya, mekanisme penanganan pelanggaran kerumunan di tengah pandemi Covid-19 saat Pillada tersebut harus berdasarkan kerjasama dengan Bawaslu.

“Jika pemberian sanksi tidak digubris, maka pelanggar bisa dilaporkan ke kepolisian,” kata Komjen Pol Listyo Sigit saat mendatangi kantor Bawaslu di Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).

Nantinya, lanjut Sigit, pasangan calon yang diduga telah melanggar protokol kesehatan kerumunan akan diberikan teguran hingga sanksi tertulis terlebih dahulu kepada pasangan calon. Dia menjelaskan, sudah ada aturannya oleh Bawaslu terkait pelanggaran kerumunan pada saat kegiatan pilkada atau pelanggaran terhadap protokol kesehatan

“Dimulai dengan teguran dari Bawaslu kemudian bisa diberikan sanksi yang sifatnya tertulis ataupun penundaan terhadap kegiatan dari masing-masing paslon,” tambah Jenderal bimgang tiga ini lagi.

Dia kemudian menjelaskan jika teguran tersebut tidak digubris oleh para pelanggar, maka dapat dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lebih tegas. Salah satunya menggunakan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan juga Pasal 216 KUHP.

“Jika sudah kita serukan kemudian kerumunan tersebut tidak bubar, bisa kita terapkan pasal-pasal mulai dari melawan petugas Pasal 216 dan seterusnya,” kata Sigit.

Namun, kata Listyo, Bawaslu bisa melaporkan pasangan calon yang masih bandel dan menolak ditindak kepada Polri. Nantinya, korps Bhayangkara bisa melakukan penindakan berupa sanksi pidana.

“Misalkan (Bawaslu putuskan) tidak boleh untuk melaksanakan kegiatan kampanye dalam kurun waktu tertentu. Namun apabila teguran dari Bawaslu tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu bisa melaporkan kepada Polri dan Polri kemudian bisa menerapkan UU yang terkait masalah kekarantinaan kesehatan,” jelasnya.

Untuk diketahui, ada tiga tahapan penyelidikan atau penegakan aturan oleh Bawaslu sebelum dilaporkan ke Polri, diantara adalah, peringatan/teguran tertulis, kemudian apabila tidak diindahkan akan dilakukan penghentian/pembubaran kegiatan, kemudian selanjutnya pelarangan melakukan kegiatan kampanye selama kurun waktu tertentu.

Apabila hal tersebut tidak diindahkan juga, maka Bawaslu dapat memberitahukan temuannya kepada Polri untuk dilakukan penyelidikan pelanggaran protokol kesehatan menggunakan KUHP, UU Kekarantinaan Kesehatan, maupun UU Wabah Penyakit.

“Manakala sudah kita serukan kemudian kerumunan tersebut tidak bubar bisa kita terapkan pasal-pasal mulai dari melawan petugas Pasal 216 dan seterusnya,” demikian Listyo Sigit.

Adapun Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *