Press "Enter" to skip to content

KLHK Apresiasi Langkah Pemda Mataram Sulap Sampah Jadi Energi

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sangat mengapresiasi langkah konkrit yang ditunjukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang telah bekerjasama dengan PT. PLN dan PT. Indonesia Power untuk merealisasikan proyek pengolahan sampah ini. Apalagi, proyek ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber bahan baku sampahnya, sehingga dikenal juga dengan istilah Program Jeranjang Olah Sampah Setempat (JOSS).

Apresiasi ini disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar melalui keterangan pers yang diterima media, Senin (9/3/2020).

Menurut Siti, dengan pelibatan masyarakat, maka selain lingkungan menjadi bersih dari sampah juga memutar ekonomi melalui skema circular economy.

“Langkah ini sangat baik, seperti tadi saya katakan, ini contoh yang konkrit di lapangan, hasilnya juga kelihatan, nanti masyarakat akan dapat manfaatnya,” tambanya lagi.

Bahkan, melalui teknologi RDF di TPA Kebon Kongok, Menteri Siti berharap permasalahan sampah di NTB khususnya di Mataram, Lombok dapat selesai. Dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 30 ton perhari dan akan terus ditingkatkan, maka diharapkan produksi sampah perhari yang mencapai 300 ton bisa diselesaikan.

“Yang pasti masalah sampah kita selesaikan. Jadi dari 300 ton sampah per hari tadi sudah diolah 30 ton dan akan ditingkatkan menjadi 100 ton, pak gubernur malah minta 200 ton. Teknologinya juga bagus, kita dorong ” ungkapnya.

Selain itu, Menteri Siti juga berpesan agar proyek ini dilakukan pendaftaran kepada sistem registrasi nasional untuk emisi karbonnya. Karena ini juga salah satu upaya mengurangi emisi karbon yang didengungkan bersama oleh masyarakat dunia untuk mencegah perubahan iklim.

“Keberhasilan ini juga diharapkan dapat dipatenkan sebagai teknologi canggih pengolahan sampah yang berasal dari Mataram Lombok. Ini pedesaan tapi teknologinya canggih,” sanjung politisi perempuan dari Partai NasDem ITU.

Untuk ITU, Menteri Siti meminta kepada Zulkiflimansyah selaku Gubernur NTB, agar segera mendaftarkan hak patennya ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, kalau emisi karbonnya nanti daftar di KLHK.

“Dengan demikian apa yang menjadi hak cipta, apa yang sesungguhnya milik mataram, milik NTB betul-betul adalah milik NTB,” ujarnya mengingatkan.

Menteri Siti sendiri mengunjungi TPA Regional Kebon Kongok di Lombok Barat, NTB beberapa waktu lalu, untuk melihat keberhasilan proses pengolahan sampah menjadi energi dengan teknologi RDF (Refused Derived Fuel).

“Teknologi ini mampu mengubah sampah menjadi briket yang dapat menjadi substitusi batu bara sebagai bahan bakar ramah lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU. Apa lagi, alat pengolah sampah ini, ungkap Menteri Siti, sebagian sudah mampu dibuat mandiri oleh Indonesia,” pungkasnya. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *