Press "Enter" to skip to content

MA Kabulkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019, Ya Udahlah

Fahri Hamzah

Oleh: Fahri Hamzah *
KEPUTUSAN Mahkamah Agung yang sedang heboh, sebagai akibat gugatan yang dilakukan oleh Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, atas Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagai pemenang Pemilu 2019-2024. Kita tahu keputusan itu kemudian terungkap di website Mahkamah Agung yang pada intinya, keputusan itu mengacu kepada norma-norma dan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatakan bahwa “Kemenangan seorang Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu itu terikat oleh tiga hal dalam Undang-Undang Dasar.”

Pertama adalah dia harus menang 50 % plus 1, secara populasi dari total jumlah pemilih. Kedua ia harus menang secara elektoral yang berbasis kepada Provinsi, bukan kepada Dapil (50 % + 1) di seluruh Indonesia. Ya… kalau 34 Provinsi itu, kita bagi dua kira-kira dapatnya 7 persen. Jadi minimal dia harus menang di 18 Provinsi, itu yang kedua dalam undang-undang Dasar Pasal 6a ketentuan tentang siapa yang menang dalam pemilihan presiden.

Ketiga adalah dia harus mendapatkan suara minimal 20 % pada pada mayoritas Provinsi yang ia mendapatkan kemenangan disana –maksudnya itu pada seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

Jokowi dan Ma’ruf Amin digugat karena salah satunya yakni poin ketiga ini bahwa Jokowi tidak mendapatkan angka 20 % pada beberapa Provinsi yang menyebabkannya tidak bisa disebut memenuhi atau menang dalam kategorisasi pasal 6 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Memang dalam UUD 1945 itu juga ada dua ketentuan yang diatur di sana, yaitu ketentuan “apabila dalam putaran pertama, atau apabila dalam putaran kedua.” Putaran pertama artinya tadi dengan syarat tadi. Jadi UUD mensyatkan kemenangan, apabila hanya satu putaran orang itu langsung dengan ketentuan itu tadi. Tentu apabila sudah masuk pada putaran kedua dengan memenangkan, atau apabila mendapatkan popular vote pun dia sudah menang kalau kita bicara putaran kedua.

Tetapi kenapa Mahkamah Agung memenangkan gugatan Rahmawati? Sebabnya adalah karena Mahkamah Agung mengambil copy dari UUD yang sebetulnya juga dikuatkan oleh UU Pemilu tahun 2017, yang pada prinsipnya meyakini atau menegaskan perlunya atau bahwa konstitusi beranggapan Pemilu itu memang harus ada 2 putaran. Dalam pengertian, di desain bahwa Pemilu di putaram pertama itu tidak punya treshold, karena itulah siapapun partai politik dapat mendaftarkan calon yang menjadi peserta Pilpres.

Kesalahan pertama yang terjadi pada dua Pemilu Presiden yang terakhir adalah karena partai politik memaksakan diri dalam satu kerja-kerja di belakang layar, orang-orang ini kelompok-kelompok dan oligarki ini memaksakan diri supaya kandidat hanya dua. Karena itu, caranya adalah mengatur UU yang menyebabkan pembatasan-pembatasan yang kemudian dapat diatur dan dilakukan agar pembatasan itu menyebabkan di ‘belakang layar’ dapat diatur kandidatnya itu cuman dua, sehingga seolah-olah pemilu langsung menuju kepada putaran kedua.

Padahal menurut UUD Pemilu yang pertama adalah putaran perama, baru terjadi putaran kedua apabila dalam putaran pertama tidak ada orang yang memenuhi syarat seperti yang disebutkan di dalam Pasal 6a tadi.

Jadi Mahkamah Agung memenangkan Rahmawati dan kawan-kawannya ini karena mazhab yaitu Pemilu itu harus ada putaran pertama. Sementara KPU (keputusan KPU yang digugat ini) mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada periode pertama pertarungan Jokowi Vs Prabowo ini yang menganggap seolah-olah konstitusi dapat diabaikan oleh adanya kompromi di antara partai politik bahwa kandidat itu hanya dua.

Di sini lah salahnya, di sinilah kekeliruan berpikirnya. Konstitusi berpikir menyadari bahwa bangsa Indonesia ini bersar, rakyat terpencar dari Sabang sampai Merauke, beragam jumlahnya. Oleh sebab itu absorpsi pemimpin republik ini harus dimungkin berasal dari komposisi seluruh rakyat Indonesia oleh sebab itu presidential threshold harus 0 persen. Seharusnya, telah ditetapkan demikian itulah kemudian semua partai politik harusnya bisa mengajukan calon. Paling tidak minimal harus ada 3 calon. Tiga calon pun sulit orang bisa mencapai sekali kemenangan apabila tiga syarat yang kita sebut kan tadi di awal tidak mereka penuhi.

Tetapi lagi-lagi kemudian ada di belakang yang ingin agar kandidat itu cuman dua, mungkin bisa diatur “kamu kalah aja” atau dan seterusnya lah, dengan mengabaikan roh dan nafas dari lahirnya konstitusi kita. Jadi sejak awal memang sudah ada pelanggaran terhadap konstitusi. Dan dalam hal ini saya bisa mengatakan Mahkamah Konstitusi telah mengambil posisi keliru mengintepretasi realitas dengan mengabaikan maksud dan norma dalam kosntitusi.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi pada waktu itu mengatakan, tidak bisa presidential threshold menyebabkan kita terpaksa meiliki dua kandidat pada putaran pertama. Tidak bisa. Kalau mau pemilu satu putaran, ya tetap putaran pertama seseorang harus berupaya memenangkannya pada putaran pertama dan itu telah dibuktikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada periode kedua, dimana kandidatnya cukup banyak (ada JK, ada Mega, dan ada Wiranto) sebagai kandidat pada putaran kedua. Tapi kemudian SBY-Budioyon itu langsung menang pada putaran pertama. Bisa. Dan itu tidak masalah karena tidak melanggar konstitusi. Sebab konstitusi mensyaratkan seperti yang saya katakan tadi. Jika putaran pertama mau menang 50 % provinsi, 50 % populer, 50 % plus 1 provinsi dan minimal 20 % di provinsi-provinsi itu.

Nah akhirnya inilah yang menyebabkan kesalahan berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi presiden terpilih sekarang ini Jokowi dan Ma’ruf apabila Mahkamah Agung telah membuat keputusan bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum, tidak memenuhi ketentuan UU dan konstitusi? Bagaimana posisi Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini? Teman-teman sekalian yang penting kita berfikirnya itu rasional, logis dan konstitusional.

Pertama-tama konstitusi kita maksudnya baik. Itulah sebabnya kalau kau toh nanti kita akan belajar ke depan begitu, ingin menyampaikan apa yang ada sekarang ya sudahlah terima aja yang ada sekarang. Meskipun itu tidak gampang, kita harus bicara soal itu. Tapi paling tidak ke depan kita harus tidak boleh lagi ada threshold presidensial, biarkan semua anak bangsa yang punya partai politik bisa mengajukan dirinya bertarung dan mempertarungkan pikiran dalam putaran pertama dengan perdebatan-perdebatan yang hangan, sehingga rakyat akan melihat siapa yang betul-betul dari seluruh kandidat yang ada dapat dipilih menjadi presiden kita. Ttu yang perlu kita pastikan.

Jadi presidential threshold 0 % adalah satu kewajiban, satu kesetiaan sehingga berlakulah konstitusi kita. Tapi sekarang apakah orang bisa mengatakan, kalau begitu yang harus dilantik adalah Prabowo-Sandi? Tidak. Jangankan Prabowo-Sandi, Jokowi-Ma’ruf saja yang mayoritas suaranya menurut Mahkamah Konstitusi ada masalah. Apa lagi Prabowo-Sandi. Jadi kalau Jokowi-Ma’ruf itu dianggap punya masalah legalitas begitu, terus Prabowo-Sandi juga tidak, terus siapa presiden? Hati-hati lah kita. Boleh jadi bangsa kita sedang mengalami krisis kepemimpinan karena posisi Presiden dan Wakil Presiden yang digugat. Ini adalah krisis kelembagaan, ini juga adalah krisis konstitusional akibat ke sembronoan lembaga-lembaga yang terlalu melampau makna dari konstitusi. Padahal makna konstitusi itu benar, sudah baku, dan seharusnya pertarungan Pilpres itu harus dirancang dua putaran.

Dengan kebebasan pada tahapan pertama semua orang masuk ke dalam gelanggang dan bertarung pada gelombang pertama barulah kemudian diuji pada putaran kedua, dua yang terbesar yang dipilih sebagai petarung akhir untuk menentukan siapa yang menjadi presiden apa dan siapa yang menjadi wakil presiden. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan di depan ini akan yang terjadi di depan. Saya mohon berhati-hatilah. Tapi lakukanlah semacam pertobatan jangan ‘sunat-sunat’ lagi maksud dari konstitusi, laksanakan konstitusi sebagaimana apa adanya, jangan karena ngobrol-ngobrol politisi di belakang layar, lalu konstitusi dikorbankan, konstitusi tidak dilaksanakan. Ini berbahaya bagi republik ini ke depan.

Kita harus merestore sistem pemilu yang memungkinkan jagoan-jagoan dari anak bangsa ini lah yang menjadi pemimpin. Kita harus mendisain ulang sistem pemilu supaya tidak menghasilkan pembebek-pembebek, orang-orang yang hanya karena uang dia terpilih atau karena alasan lain. Tapi bukan karena kecemerlangan pikiran, kecemerlangan kredibilitas dan kapasitas untuk mengelola dan memimpin negeri.

Ini lah yang ingin saya sampaikan. pastinya ini akan ada kontrofersi-kontrofersi besar. Tidak boleh KPU mengatakan oh ini keputusan tidak berlaku surut. Tidak boleh itu. Akal-akalan ini boleh jadi juga melibakan orang-orang di dalam KPU, dari awal. Sehingga harusnya ini waktu kita untuk sadar dan kembali ke kosntitusi kita. ***

  • Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *