Press "Enter" to skip to content

Mabes Polri Pastikan Brigjen Parsetyo Pernah Temani Djoko Tjandra ke Kalibar

JAKARTA – Mabes Polri memastikan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Prasetijo Utomo pernah berangkat menemani buronan Djoko Tjandra ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) dengan modus konsultan.

“Yang bersangkutan membuat surat izin sendiri menuju Pontianak,” ujar Kepala Biro Penmas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/7/2020).

Awi menambahkan, Brigjen Prasetijo juga satu pesawat dengan Djoko Tjandra dalam perjalanan tersebut. Saat ini, penyidik masih mendalami seluruh temuan kasus tersebut.

“Informasi yang kita dapatkan yang bersangkutan langsung dalam satu pesawat dengan DPO, dan ini yang masih kita ke depan akan laksanakan pendalaman. Karena memang sampai hari ini, kami sudah kroscek ke Propam, Dokkes, yang bersangkutan masih dalam perawatan di rumah sakit,” jelasnya lagi.

Daftar manifest rombongan Djoko Tjandra ke Pontianak.

Seperti diketahui, beredar foto yang menjadi Viral di media sosial (medsos) mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo bersama buronan pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking.

Foto itu disebut diabadikan saat tiba di Pontianak, Kalimantan Barat. Namun, Polri belum membenarkannya karena akan didalami dalam pemeriksaan terhadap Prasetijo.

Foto tersebut sendiri diposting oleh akun Twitter El Diablo @xdigeeembok. Dalam foto, mereka selfie bersama dengan latar belakang pesawat. Disebut mereka menumpangi jet carteran yang dioperatori PT Transwisata Prima Aviation jenis King Air 350i PK-TWX. Nama mereka tertera dalam manifest penerbangan tertanggal 6 Juni 2020.

Untuk diketahui, Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan pernah menahan Joko Tjandra pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *