Press "Enter" to skip to content

Mega Skandal Jiwasraya, Akibat Perhitungan Ugal-Ugalan

JAKARTA – Perkembangan kasus mega skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terus mengemuka. Bahkan kemelut Jiwasraya menyeruak, menyusul kabar 470 warga Korea Selatan nasabah ‘bancassurance’ KEB Hana Bank dengan dana sekitar Rp572 Miliar, gagal dibayar, sementara ribuan pemegang polis lain, klaimnya juga tidak bisa terbayarkan.

Menanggapi gonjang-ganjing di perusahaan ‘Plat Merah’ milik pemerintah itu, peneliti dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (30/12/2019) mengatakan kasus Jiwasraya ini harus dicermati, menjadi perhatian bersama dan dikawal terus, agar jangan sampai pemberitaannya hilang tergantikan kasus lain yang tak kalah menarik dan menjadi perhatian publik, sebagaimana biasanya.

Sebab, menurut Teddy jika Jiwasraya sebagai Institusi Keuangan BUMN tidak lagi bisa dipercaya, dipastikan dana nasabah terperangkap dan tidak dapat dibayarkan, seperti kasus First Travel. Artinya sama saja nasabah berinvestasi di perusahaan ‘bodong’, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membiarkannnya, maka berarti hilangnya peran negara karena pemerintah absen dalam menjalankan perannya.

‚ÄúPercuma saja dibentuk OJK, di samping ada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Kalau nyatanya institusi pemerintah saja tak lagi bisa dipercaya oleh nasabah. Jadi jangan anggap sepele. Kali ini badai tidak berlalu, sebelum dituntaskan masalahnya,” tegas alumni Nottingham University, UK itu lagi.

Ditambahkan, sepahit apapun langkah yang ditempuh pemerintah, dan sedramatis apapun langkah yang harus dilalui OJK maupun Kementerian BUMN, sebaiknya laksanakan karena publik harus memastikan uang nasabah kembali ke pemiliknya. Padahal, Teddy menilai kasus Jiwasraya ini tidak perlu terjadi seandainya OJK sebagai otoritas negara yang mengontrol operasional Jiwasraya menjalankan fungsinya dengan baik.

“Bukan justru membiarkan masalah berlarut dan membiarkan Jiwasraya semakin terperosok dan hancur. Sebab, OJK punya kewenangan untuk mengontrol institusi keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat, baik itu bank, asuransi, multi finance, dan lainnya sebagaimana diatur UU,” ujarnya seraya menegaskan bahwa kejadian ini kembali membuktikan terjadinya mekanisme kontrol yang tidak berjalan baik. Terlalu banyak toleransi dalam menegakkan peraturan.

Bahkan, Teddy meragukan mustahil OJK tidak tahu kalau Jiwasraya selama ini, setidak dalam 5 tahun ini menjalankan skema Ponzi. Dimana sebenarnya cara ini adalah cara semu, yang menjanjikan keuntungan bagi investor yang tergiur, tetapi tidak menyelesaikan masalah.

“Bukankah cara ini yang seharusnya diawasi oleh OJK dan diwaspadai. Bukankah OJK seharusnya menjaga kepentingan publik agar tidak terkecoh? Ini sama artinya OJK membiarkan. Sementara manajemen Jiwasraya, tegas Teddy, patut dijerat dengan tata kelola yang buruk. Pasalnya, manajemen menjalankan perusahaan secara ceroboh dan tidak melakukan manajemen risiko yang baik, sehingga melanggar Peraturan OJK Nomor 2 tahun 2014 dan Nomor 73 tahun 2016,” teganya.

Bahkan, masih menurut Teddy, dari kasus yang berkembang, mulai terdengar sesuatu yang lebih dahsyat lagi, seperti berbagai permasalahan yang tidak lazim, misalkan saja penunjukkan Manager Investasi (MI) yang tidak cakap dan tidak kompeten dengan membiarkan transaksi saham dilakukan manajer investasi tanpa akta notaris dan padahal mereka tidak berhak, karena MI itu berkewajiban dalam mengendalikan keuntungan, investasi, serta membeli saham-saham dalam jumlah terbatas dengan risiko terukur.

Investasi ‘Hight Risk’

Lebih jauh, pengamat yang mendalami International dan Moneter di Nottingham University Inggris ini juga menyoroti penyebab gagal bayarnya Jiwasraya kepada para nasabahnya. Dimana, skandal ini disebabkan dana nasabah digunakan untuk investasi yang ‘hight risk’, padahal semestinya sudah ada aturan jelas yang membatasi.

“Jika investasi dilakukan tanpa kontrol dan perhitungan yang cermat dan ugal-ugalan, dipastikan berakhir fatal, karena semuanya berisiko besar. Mengapa? Sebab dalam menjalankan perusahaan asuransi ada prinsip pengelolaan dana yang ‘prudent’. Untuk itu, maka dibuat ketentuan yang membatasi investasi yang beresiko tinggi. Dipersilakan mengembangkan instrumen investasi yang aman walau tidak mendatangkan imbal hasil yang besar dan produktif, biasanya deposito dan SUN,” sebutnya.

Jadi kasus Jaiwasraya ini, tambah Teddy, salah kelola. Karena itu jangan salahkan publik jika disebutkan ugal-ugalan dan tidak berjalannya internal kontrol yang disebabkanlemahnya Lembaga Pengawas Keuangan dalam mengelola dana nasabah. Bahkan dalam catatannya, masalah ini mencuat ke publik bermula langkah yang ditempuh Asmawi Syam yang menggantikan posisi Hendrisman Rahim sebagai dua bulan setelah dia menjabat.

“Melalui surat tertanggal 10 Oktober 2018, dikirimkan surat kepada tujuh bank mitranya dalam memasarkan JS Proteksi tersebut, menerangkan bahwa Jiwasraya gagal membayar polis yang jatuh tempo sebanyak 1.286 pemegang polisnya senilai Rp802 miliar. Langkah Asmawi yang bermodalkan hasil audit PriceWaterhose Coopers (PwC) menilai cadangan premi terlalu kecil, sementara laba turun drastis dari semula Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp32,44 miliar, patut dihargai,” kata Teddy.

Sebagai profesional di bidang keuangan, Asmawi Syam memang bukan orang asuransi, tetapi seorang banker yang telah teruji 37 tahun lebih menapaki kariernya hingga menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tahun 2015-2017. Sejumlah penghargaan pernah diraihnya, termasuk dari Kementerian BUMN sebagai Tokoh Sinergi, sehingga sebenarnya bukan tanggung-tanggung dan ‘kaleng-kaleng’ pejabat yang pernah ditugaskan di Jiwasraya.

Menanggapi rencana pemerintah yang saat ini sedang mematangkan pembentukan holding asuransi BUMN, tujuan agar saling bantu dan saling dukung, tetapi mengingat masalahnya yang sangat besar, Teddy mengaku sangat pesimis dengan rencana tersebut. Disamping itu juga terdengar juga beberapa strategi yang akan ditempuh Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berupa revaluasi aset, reasuransi ataupun pembentukan anak perusahaan Jiwasraya Putra untuk menarik investor.

“Bisa kita kaji yang mana yang paling visible, pertama revaluasi aset, menurut hitungan tak akan mampu menyelesaikan, karena tak memperbaiki likuiditas Jiwasraya yang justru menjadi problem utamanya. Karena revaluasi hakekatnya hanya akan mendata aset dan menaikkan ekuitas sementara tidak mendatangkan uang masuk. Sedangkan efeknya, dengan semakin besarnya ekuitas maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan,” bebernya.

Sedangkan yang kedua, reinsurance. Namun menurut Teddy sudah sangat terlambat mengingat kewajiban sudah di depan mata, sehingga tak akan banyak membantu. Sementara rencana pembentukan anak perusahaan juga tidak cepat, siapa investor yang mau menyuntikkan modal di depan, berinvestasi belasan triliyun, sekalipun dijanjikan potensi bisnis yang besar akan berhitung cermat memastikan waktu pengembalian modal beserta profitnya. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *