Press "Enter" to skip to content

Menko Polhukam akan Pertimbangkan Usulan Eks Kepala BIN Kalau OPM Pemberontak

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mempertimbangkan usulan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono yang menyebut Organisasi Papua Merdeka sebagai pemberontak.

“Soal usulan Pak Hendro, baguslah. Pak Hendro ‘kan senior, apalagi dia pernah lama di pemerintahan dan jenderal di BIN,” kata Mahfud MD kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Menurut Mahfud, Hendropriyono memiliki kapasitas untuk mengemukakan pandangannya soal pertahanan dan keamanan, termasuk soal penangananan OPM. Bahkan, dia mengaku sudah bertemu dengan Hendropriyono dan membicarakan banyak hal, termasuk usulan tersebut.

“Usulnya (Hendro) kami tampung. Saya juga sudah berbicara dengan dia panjang lebar. Tentu, usul itu harus dipertimbangkan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu lagi.

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, dalam waktu tidak lebih dari 2 hari ke depan akan menggelar rapat lengkap untuk membahas langkah-langkah penanganan Papua secara komprehensif.

“Termasuk usulnya Pak Hendropriyono, usulnya Pak Mendagri, usulnya Bappenas, Menlu, semua kami tampung besok. Polisi, tentara, yuk, kita mau apa dalam melakukan upaya komprehensif terpadu soal ini,” bebernya.

Sekeder diketahui, sebelumnya Hendropriyono menyatakan bahwa OPM merupakan pemberontak, bukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Namun, sayangnya pemerintah masih saja menganggap mereka KKB, kelompok kriminal bersenjata.

“Bukan. Mereka itu adalah pemberontak. Masalah ini bukan kriminal saja. Kalau kita terus berpegang di situ, kenapa kita majukan tentara?” kata Hendropriyono di Jakarta, pada Senin (23/12/2019) lalu.

Bahkan, menurut dia, OPM merupakan pemberontak yang harus masuk dalam daftar teroris internasional. Hendropriyono menuturkan bahwa status OPM sebagai KKB seharusnya sudah berganti karena pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM.

Jika memandang OPM sebagai kriminal biasa, menurut dia, pemerintah cukup mengerahkan personel kepolisian. Hendropriyono pula menyinggung provokasi oleh media televisi milik pemerintah Australia, yakni ABC. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *