Press "Enter" to skip to content

Menteri LHK Resmikan Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

JAKARTA – Ruang Sistem Informasi (Media Center) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL)Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), diharapkan dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi.

Pesan ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat meresmikan Ruang Sistem Informasi (Media Center) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL), di Kantor KLHK di Jalan D.I Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2020).

Melanjutkan sambutannya, Siti juga mengatakan, media center ini bagian penting dari konsep manajemen adatif pengelolaan lingkungan Indonesia. Karena data yang diintegrasikan dari media center ini cukup banyak dan sebagian data sudah bersifat real time. Sebagai contoh, data pemantauan kualitas air, saat ini sudah terintegrasi dari 560 titik pemantaun manual dan 41 stasiun pemantauan real time.

“Pada tahun 2024 pemantauan manual akan digantikan dengan pemantauan real time, karena stasiun pemantauan yang dibangun mencapai 822 stasiun,” jelasnya.

Melanjutkan penyataannya, Siti mengatakan, kualitas udara sudah terpantau dari 500 titik pemantauan manual yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, sedangkan pemantauan real time difokuskan pada daerah yang terdampak kebakaran lahan dan hutan serta daerah perkotaan yang terpapar pencemaran dari kendaraan bermotor dan industri.

“Saat ini sudah terpasang 26 stasiun pemantauan. Pada tahun 2024 stasiun pemantauan real time ini ditargetkan menjadi 165 stasiun,” tambah menteri Siti.

Bahkan, kinerja pengelolaan ekosistem gambut dipantau melalui SiMATAG 0.4m (Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah Gambut 0,4 Meter) saat ini telah mencapai 284 perusahaan dengan jumlah titik pemantauan sebanyak 10.690 titik.

“Pada tahun 2024 ditargetkan 500 perusahaan, sehingga kita minimal memiliki 18.820 titik pemantauan,” katanya.

Selain itu, masih menurut Siti Nurbaya, sistem pelaporan pengelolaan lingkungan dari industri telah diintegrasikan dalam SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik dari Perusahaan). Saat ini 7.011 perusahaan telah mendaftar dan 4.096 perusahaan aktif melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya melalui SIMPEL.

Sistem ini akan dikembangkan untuk mengintegrasikan laporan pengelolaan air limbah dan emisi secara real time melalui SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Industri), SISPEK (Sistem Pemantauan Emisi Industri). Pada tahun 2024 ditargetkan 304 perusahaan melaporkan data limbahnya secara real time dan 195 perusahaan melaporkan emisinya secara realtime.

“Cukup banyak data yang dikumpulkan, maka untuk mendiskripsikan pengelolaan lingkungan secara makro sebenarnya kita telah memilik Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI). Pendekatan DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response) dalam SLHI dapat digunakan sebagai model untuk menganalisis dampak kegiatan masyarakat dari masyarakat, kebijakan-kebijakan yang mengatur aktifitas masyarakat terhadap lingkungan,” tuturnya.

Sebab, lanjut menteri Siti, semakin lengkap informasi yang dimasukkan maka semakin akurat prediksi yang dihasilkan dan semakin cepat para pemangku kepentingan dapat memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

“Tinggal bagaimana kita mengemas dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan publik tersebut, sehingga mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk perbaikan lingkungan,” demikian Menteri LHK Siti Nurbaya.

Hadir dalam peresmian ini, Wakil Menteri LHK, Aloe Dohong, Ketua Komisi IV DPR RI, Bapak Sudin S.E, Wakil Ketuan Komisi IV DPRI RI, Bapak Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,. Hasan Aminuddin,
FAO Representative for Indonesia and Timor Leste,. Stephen Rudgard, Penasehat Senior Menteri LHK, Sarwono Kusumaatmadja, Dirjen PPKL, M.R. Karliansyah, dan pejabat Eselon I dan II lingkup KLHK. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *