Press "Enter" to skip to content

Menteri Rudiantara: Maaf, Sebagian Fitur Platform Medsos dan Pesan Instan Dibatasi

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyampaikan permohonan maafnya karena melakukan pembatasan sementara dan bertahap sebagian akses platform media sosial dan pesan instan, guna membatasi penyebaran atau viralnya informasi hoaks yang berkaitan dengan Aksi 22 Mei, berkaitan dengan pengumuman hasil Pemilu serentak 2019.

“Saya mohon maaf, tapi ini sekali lagi sementara dan bertahap. Dan saya berharap ini bisa cepat selesai. Pembatasan ini dilakukan terhadap fitur-fitur platform media sosial dan messaging system saja. Tidak semua dibatasi dan bersifat sementara dan bertahap,” jelas Rudiantara dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Dia juga menjelaskan bagaimana konten negatif dan hoaks diviralkan melalui pesan instan. Karena pihaknya sangat paham modusnya dalam posting (konten negatif dan hoaks) di media sosial seperti facebook, instagram dalam bentuk video, meme atau gambar.

“Kemudian di-screen capture dan diviralkan bukan di media sosial tapi di messaging system WhatsApp,” jelasnya.

Memang diakui Rudiantara, konsekuensi pembatasan itu akan terjadi pelambatan akses, terutama untuk unggah dan unduh konten gambar dan video.

“Kita semua akan mengalami pelambatan akses download atau upload video,” terangnya.

Fitur yang dibatasi dan sementara tidak diaktifkan, jelas Menkoninfo adalah fitur di media sosial facebook, instagram, dan twitter untuk gambar, foto dan video.

“Yang kita freeze-kan sementara yang tidak diaktifkan itu video, foto dan gambar. Karena secara psikologi video dan gambar itu bisa membangkitkan emosi,” jelasnya.

Dia menjelaskan pihaknya tidak bisa melakukan take down satu per satu akun. Karena pengguna ponsel sebanyak 200 juta lebih, dan hampir semua menggunakan WhatsApp.

“Jika ada yang masih belum dibatasi, itu masih proses di operator telekomunikasi, kita koordinasinya juga baru saja,” jelas Rudiantara.

Pembatasan itu menurut Rudiantara didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Jadi UU ITE itu intinya ada dua. Satu, meningkatkan literasi, kemampuan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat akan digital. Dan kedua, manajemen konten yang salah satunya dilakukan pembatasan konten ini,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Rudiantara menegaskan bahwa fitur SMS dan telefoni masih bisa digunakan.

“Komunikasi yang selama ini kita pakai sms dan voice itu tidak masalah. Pembatasan untuk media sosial dan messaging system,” ucapnya.

Rudiantara juga mengapresiasi pekerja media dan media mainstream yang memainkan peran untuk memberikan informasi yang jelas dan menenangkan masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi media mainsteram. Biasanya mainnya di media online, kita kembali ke media mainstream,” tandasnya.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *