Press "Enter" to skip to content

MUI Tegaskan, Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19 Sangat Penting Bagi Masyrakat Indonesia

JAKARTA – Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01/07/Menkes/9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia.

Sedang untuk aspek kehalalan vaksin itu sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana disampaikan Ketua MUI Pusat DR KH Asrorun Ni’am Sholeh saat menjadi narasumber diskusi Empat Pilar MPR secara virtual, Selasa (15/12/2020) mengatakan, terus mengawasi proses pembuatan dan perjalanan vaksin Covid-19 bagi masyarakat Indonesia.
Karena menurut Ni’am, aspek kehalalan merupakan hal penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas penganut agama Islam. Sebab dalam konteks hukum Islam, konsumsi pangan, obat-obatan termasuk konsumen kosmetika yang untuk kepentingan konsumsi, itu harus memenuhi standar halal dan thoyyib.

“Ini dua elemen yang enggak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Nah, kalau yang terkait dengan uji klinis dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM lebih terkait dengan 3 hal,” katanya.

Ketiga hal yang dimaksud Ni’am yakni, terkait dengan quality, artinya memang vaksin itu berkualitas untuk kepentingan pencegahan Covid-19.

“Kemudian, vaksin harus safety atau aman dan spesifikasinya. Kalau tingkat proteksi itu terkait dengan ketoyyiban,” jelasnya.

Sementara kalau yang terkait dengan kehalalan, lanjut dia, harus sesuai dengan standar Syar’i, baik itu pada aspek materialnya, maupun pada aspek prosesnya. Maka, di dalam proses penetapan fatwa halal terhadap produk dari vaksin ini, yang dilihat adalah dari sisi komposisi,nya dari mana, kemudian menggunakan bahan apa saja, dan bagaimana proses produksi.

“Posisi terakhir kita menunggu dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk melakukan telaah lebih lanjut. Kemudian kalau ada pertanyaan, kapan sertifikat halal atau kapan pembahasan sertifikasi halal itu. MUI konsen memberikan prioritas pembahasan terkait dengan aspek kehalalan, tetapi kalau terkait dengan kapannya, ini tergantung pemenuhan dokumen yang dari sinovac juga menunggu dari pihak pemasoknya,” demikian Ni’am. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *