Press "Enter" to skip to content

Pembubaran Petral oleh Presiden Jokowi, Tak Membuat Mafia Migas Jera

JAKARTA – Perwakilan SKK Migas, Bambang Cahyono tak mempungkiri kalau mafia migas banyak berseliweran di Indonesia. Bahkan dia mengungkapkan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa setelah Petral dibubarkan ternyata tidak ada perubahan, mafia migas masih banyak.

“Salah satu kebijakan radikal pemerintah adalah dengan membubarkan Petral, tapi pak Jokowi kecewa, karena pembubaran petral tidak ada perubahan apa-apa. Dan ternyata orang-orangnya masih tetap sama,” kata Bambang berbicara dalam diskusi nasional bertema “Pengelolaan Migas Sebagai Ketahanan Energi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” yang diselenggarakan  Korps Mahasiswa (Korpma) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) di Markaz GPII bilangan Menteng Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Bambang menjelaskan, SKK Migas mempunyai tugas mencari cadangan migas yang ada Indonesia, agar cadangan minyak nasional tetap terjaga.

“Jadi tugas SKK migas adalah mencari sumbe-sumber cadangan migas di Indonesia, agar cadangan migas Indonesia tetap terjaga. Persoalan siapa yang mengelola nanti, tergantung perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah,” jelasnya

Sebelumnya, dalam sambutan diskusi Ketua Umum PP GPII, Masri Ikoni menyoroti banyaknya mafia migas di Indonesia, sehingga perlu ada tindakan tegas bagi pemerintah untuk membasmi mafia migas.

Salah satu narasumber dari PP GPII, Ahmed Saiful Anwar mengatakan, saat ini hanya sekelompok elit masyarakat yang menikmati migas di Indonesia.

“Saat ini bisa dikatakan hanya sekelompok elit saja yang menikmati migas di Indonesia, dimana mereka adalah para pengusaha dan mafia migas. Hal ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 45,” ucapnya.

Karena itu, Ahmed meminta pemerintah agar menggandeng pengusaha dalam negeri sebagai putra asli negeri, mengelola migas di Indonesia. Karena menurutnya, sudah saatnya anak negeri berkontribusi penuh mengelola aset bangsa.

“Karena disini ada perwakilan SKK Migas, kami ingin pengelolaan migas dikelola oleh anak negeri dalam hal ini para pengusaha dalam negeri dan sumber daya manusianya juga dari anak negeri. Kita dorong pemerintah untuk memprioritaskan pengelolaan migas oleh anak negeri ini,” lanjutnya.

Ahmed menilai kekurangan Indonesia saat ini adalah masalah teknologi dan investasi yang masih kurang. Tetapi, ia menyayangkan penghapusan AMDAL dan IMB.

Pembu”Kita saat masih kekurangan dalam hal teknologi dan investasi, sehingga pengelolaan migas kita kurang maksimal. Tetapi investasi jangan juga mengorbankan AMDAL dan IMB, karena tidak kajian yang lebih baik dari AMDAL. Hal ini perlu kita perlu perhatikan juga terkait masalah lingkungan,” pungkasnya. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *