Press "Enter" to skip to content

Pemerintah Potong Anggaran KPK untuk Covid-19, Firli: Keselamatan Masyarakat adalah Hukum Tertinggi

JAKARTA – Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan lembaganya tidak masalah dengan pemotongan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Salah satu lembaga yang anggarannya dipangkas adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggaran semula Rp922,57 miliar menjadi Rp859,9 miliar, atau dipangkas Rp62,6 miliar.

“Walau anggaran KPK dipangkas, tetapi KPK tetap bekerja karena hak keuangan pegawai tidak mengalami pemotongan,” ujar Firli saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Menurut Firli, pemangkasan anggaran keuangan diambil dari rencana pembangunan rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan). Pembangunan gedung tersebut, menurut Firli memakan uang Rp 50 miliar.

“Sesuai laporan Sekjen KPK bahwa kita usulkan pemangkasan anggasan diambil dari mata anggaran belanja modal berupa rencana pembangunan gedung fungsional rupbasan KPK yang rencana menghabiskan anggaran Rp 50 miliar,” kata Firli.

Firli memahami pemangkasan anggaran terhadap KPK dan lembaga lainnya untuk penanganan virus corona Covid-19 demi memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia

“Karena sesungguhnya, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, nah untuk itulah anggaran dilakukan, realokasi untuk penanganan Covid-19 dan ini menjadi prioritas utama pemerintah,” kata Firli. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *