Press "Enter" to skip to content

Pengaman Pelantikan Presiden Super Ketat, Kapolri: Kami Tak Ingin Kecolongan

JAKARTA – Pengamanan Sidang Paripurna MPR RI dengan Agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih 2019-2024 yang bakal digelar pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, super ketat. Hal ini dilakukan, karena Polri maupun TNI tidak ingin kecolongan.

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada “Apel Gelar Pasukan Pengamanan Dalam Rangka Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019” di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Selain Kapolri Tito Karnavian, acara apel siaga ini juga dihadiri Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto.

Tito mengimbau kepada masyarakat agar tidak memobilisasi massa menjelang dan saat pelantikan. Bahkan, pihaknya juga tidak mengeluarkan inzin unjuk rasa (unras), karena tidak ingin kecolongan dan tidak ingin menanggung resiko bangsa Indonesia dicap buruk dimata dunia.

“Kita tidak ingin kecolongan, tidak ingin menanggung risiko bangsa kita dicap buruk meskipun tidak istilah perizinan. Maka yang pertama, kita memberikan imbauan kepada masyarakat sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa,” tegasnya.

Kapolri membenarkan tidak ada istilah perizinan menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tapi pemberitahuan unjukrasa juga perlu disampaikan ke Polri agar terjaga aman tertib.

“Tolong baca betul UU itu. Pasal 6 ada batasan, restriction, ada batasanya. Yaitu ada lima. Tidak boleh menganggu ketertiban publik, umum, yang kedua tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, ketiga harus sesuai aturan UU, keempat menegakkan etika dan moral, dan kelima harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalau dilanggar, ada Pasal 15 yang mengatur bahwa unjuk rasa yang melanggar Pasal 6 itu dapat dibubarkan,” ujarnya.

Jika dalam proses pembubaran itu terjadi perlawanan, ada ancaman Pasal 211 KUHP sampai 218 KUHP. Bahkan, jika tiga kali diperingatkan tidak bubar, itu sudah pelanggaran pasal 218 KUHP.

“Meskipun ringan ancaman hukumannya, tapi proses hukumnya tetap berjalan,” pungkas Kapolri Tito Karnavian. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *