Press "Enter" to skip to content

Perlu Sosialisasi Intensif dan Masif untuk Lakukan Lockdown, Jika Tak Ingin Timbulkan Chaos di Masyarakat

JAKARTA – Direktur Eksekutif Cikini Study, Teddy Mihelde Yamin menyebut bahwa kebijakan soal perlu tidaknya Pemerintah Indonesia melakukan lockdown, seiring semakin bertambahnya warga yang dinyatakan positif corona virus atau COVID-19, diperlukan sosialisasi intensif dan tentunya harus dipersiapkan secara matang. Sebab, bukan tidak mungkin jika pemerintah salah mengambil kebijakan akan beresiko ‘chaos’.

“Memang tidak mudah bagi pemerintah Jokowi untuk mengambil keputusan ini, mengingat dampaknya yang besar bagi perekonomian nasional, perekonomian rakyat kecil dan gejolak yang timbul dalam persiapan dan sesudahnya,” kata Teddy kepada media di Jakarta, Kamis (19/3/2020) menanggapi pro kontra lockdown.

Diakui Teddy, banyak yang setuju agar dilakukan lockdown, tetapi tak kalah banyak juga yang menolak, sehingga akhirnya publik disuguhi pro kontra seperti halnya periode pilpres. Yang mendukung pemerintah, menolak lockdown. Sebaliknya, bagi yang berseberangan justru mendukung lockdown.

“Jadi kan lucu. Padahal, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan ini, mengingat dampaknya yang besar bagi perekonomian nasional, perekonomian rakyat kecil dan gejolak yang timbul dalam persiapan dan sesudahnya,” ujarnya.

Untuk itu, menurut analis Cikini Study ini, diperlukan sosialisasi yang intensif dan harus dipersiapkan betul. Bisa saja secara bertahap sebelumnya, semua tempat yang berpotensi berkumpulnya banyak orang harus ditutup dahulu, dan yang dibuka hanya toko-toko yang menjual kebutuhan pokok saja.

“Tapi masalahnya, lockdown buat Indonesia atau Jakarta bukan masalah sederhana, karena banyaknya rakyat kita yang bergerak di sektor informal. Perlu disadari bahwa lockdown di Jakarta, resikonya lebih besar lagi. Susah menghitung dampak ekonominya, walau ada menyebutkan 75%, tetapi jika sampai 2 Minggu, tentu dampaknya bisa lebih besar lagi,” ujarnya.

Lanjut dia, berapa banyak rakyat yang berdagang atau berjualan dengan membuka warung-warung sederhana dan keliling? Siapa yang membiayai hidup mereka? Siapa yang memberi makan mereka? Kecuali pemerintah menyiapkan dana tunai langsung ke mereka.

“Sepertinya urusan Pusat dan DKI Jakarta masih belum tuntas koordinasinya hingga sore ini. Kemarin instruksinya beda dengan hari ini. Tetapi sebenarnya pemerintah harus sudah mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan lockdown itu sendiri,” imbuhnya.

Sekali lagi, Teddy meminta jangan bandingkan dengan negara-negara yang bisa menahan pandemi ini tanpa lockdown, seperti Korea misalkan. Karena kondisi Indonesia sangat berbeda. Begitu juga sebaliknya, dengan negara yang harus me-lockdown, mereka sudah mempersiapkannya dengan tegas dan matang.

“Lockdown artinya penguncian yang berarti terjadi pembatasan aktivitas di luar rumah secara ketat, dan yang diperkenankan beraktivitas pun sangat terbatas. Jadi bisa dipastikan, otomatis semua fasilitas umum ditutup atau dibatasi secara tegas jam operasionalnya, kecuali untuk mendukung penguncian tersebut,” terangnya.

Dirnya mengambil contoh di Prancis yang baru 2 hari lalu melaksanakan lockdown, menurut info warga hanya bisa keluar dengan 4 tujuan. Setiap orang di Prancis yang kedapatan berada di luar tempat tinggal mereka harus bisa membuktikan alasan mereka bepergian kepada pihak berwenang.

“Semoga saja jika kelak angka positifnya melaju tak terbendung, tidak saling menyalahkan. Sebagai bangsa kita harus kompak dalam menghadapi pandemi ini, jika kita tidak bersatu musuh bersama kita bukan lagi corona virus, tetapi kebodohan itu sendiri,” tutup Teddy Yamin. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *