Press "Enter" to skip to content

RUU Omnibus Law Cederai Demokrasi, YLBHI Minta DPD RI Bersikap Tegas

JAKARTA – Pimpinan DPD RI diminta bersikap tegas terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, mengingat RUU ini menciderai prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Apalagi penyusunan dilakukan secara cepat, memasuki hampir semua sektor, dan tidak melalui tahapan dalam pembentukan Undang-Undang (UU), yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur saat mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar secara virtual oleh Komite I DPD RI pada Rabu (29/4/2020), yang dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik.

Isnur menyebutkan RUU Omnibus Law itu bertentangan juga dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 1 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (PPP).

“Omnibus Law ini juga mempersempit keterbukaan dan ruang partisipasi publik yaitu (minim pelibatan masyarakat dan meminimalkan peran dan keterlibatan serta fungsi legislastif parlemen dalam penyusunan RUU,” ujarnya.

Dia menambakan bahwa RUU Omnibus Law mempunyai pasal yang melemahkan peran Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu Pasal 6 ayat 5, Pasal 8 ayat 7, Pasal 34A ayat (1) RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, lanjutnya, Pasal 15 ayat (1) RUU Cipta Kerja menarik kewenangan izin pariwisata ke Pusat.

“Pasal 7 dan Pasal 16 serta sejumlah pasal RUU Cipta Kerja yang menarik kewenangan Daerah ke Pusat terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 27 tahun 2017. Ada upaya sentralisasi berlebihan dan pelemahan Pemda di sektor tata ruang, pariwisata, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil, pengelolaan limbah B3, pangan dan pendidikan,” tegas Isnur.

Menanggapi pemaparan dari YLBH tersebut, Abdul Kholik menjelaskan, dengan mempertimbangkan sejumlah persoalan dan pasal yang masih bermasalah di dalam RUU Cipta Kerja, serta dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi Covid–19, maka Komite I DPD RI perlu menyatakan kepada Pemerintah dan DPR RI serta Pimpinan DPD RI untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja.

“RUU Omnibus Law telah menjungkirbalikan seluruh proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini sudah partisipatif di era reformasi. Dari aspek substansi RUU ini sangat beresiko apabila tidak dibahas dengan baik, terutama proses pembentukannya. Undang-Undang selalu mempunyai tiga basis, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Di RUU ini banyak masalah pada ketiga basis itu,” ungkapnya. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *