Press "Enter" to skip to content

Siap-Siap, KPK dan Kejakgung Akan Beberkan Kasus Jiwasyara

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam waktu dekat mengeluarkan rilis resmi kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Termasuk akan ada reannouncement (pengumuman ulang), ada beberapa hal yang penting

Hal ini disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada wartawan usai acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di AKN IV 2019 di Jakarta, Senin (6/1/2020).

“Tanggal 8 Januari 2020 nanti akan kami sampaikan secara khusus dengan Jaksa Agung. Termasuk akan ada reannouncement, ada beberapa hal yang penting,” kata Agung.

Bahkan dirinya merinci pemeriksaan kasus di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor asuransi itu tidak terbatas pada laporan keuangan saja, tetapi seluruh aspek perusahaan. Alsannya, dia menyebut skandal Jiwasraya sangat kompleks.

“Kasus Jiwasraya, terait masalah piudana dan kriminal, serta soal manajemen risiko (Risk Management). Nah, masalah terakhir ini vital, sebab berhubunan dengan pengelolaan keuangan Negara,” sebutnya seraya menambahkan BPK dalam hal ini telah membuat kebijakan untuk menguatkan manajemen risiko di kementerian dan lembaga lainnya, semisal BUMN –dengan diawali risk assessment.

Sebelumnya, BPK melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2016 melansir bahwa pengelolaan dana investasi nasabah dan pengelola dananya tidak menerapkan prinsip korporasi yang sehat. Praktik itu terjadi pada 2014-2015.

Masalah lain terkait pembayaran komisi jasa penutupan kepada pihak terjamin. Menurut BPK, pembayaran tersebut tidak sesuai dengan besaran komisi yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

Kemudian, pencatatan piutang pokok dan bunga gadai polis yang belum sesuai dengan nota dinas direksi Nomor 052.a.ND.K.0220066. Lalu, kekurangan penerimaan atas penetapan nilai premi yang harus dibayarkan oleh PT BSP.

Akibat ‘dosa-dosa’ tersebut, Jiwasraya gagal membayarkan klaim nasabahnya sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018 lalu. Selidik punya selidik, Kementerian BUMN bilang bahwa Jiwasraya banyak menempatkan dana investasi di saham-saham gorengan.

Kejaksaan Agung menyebut, 95 persen dana investasi Jiwasraya ditempatkan di saham ‘sampah’. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan total dana yang diinvestasikan di saham ‘sampah’ tersebut mencapai Rp5,7 triliun. Dana tersebut mencapai 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.

Tidak hanya itu, ia melanjutkan, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.

“Hanya 2 persen yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi dengan kinerja baik,” ujarnya.

Burhanuddin juga menuturkan potensi kerugian negara paling sedikit Rp13,7 triliun dari penempatan investasi Jiwasraya.

“Angka ini perkiraan awal. Diduga akan lebih dari itu,” imbuhnya.

Akibat kasus ini pun, Kejagung mencekal 10 orang terkait pengusutan kasus tersebut. Mereka adalah, HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, AS. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *