Press "Enter" to skip to content

Soal Uighur, DPP KNPI Sarankan Pemerintah RI Gunakan Diplomasi Lunak

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), meminta Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi lunak dan tak dipolitisasi isu persoalan Uighur di Xinjiang, Cina. Alasanna, kasus Uighur adalah isu internal pemerintah China, sehingga apa yang terjadi di Xinjiang lebih tepat diserahkan kepada Pemerintah Cina.

Saran tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNPI, Addin Jauharudin dalam keterangan tertulisanya yang diterima wartawan, Jumat (27/12/2019).

Lanjut Addin bahwa adanya gerakan separatisme, dan radikalisme yang berkembang di sebagian masyarakat Uighur, sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan persuasif, perdamaian dan bisa belajar dari komunitas Muslim di Indonesia.

“Ini demi menciptakan stabilitas kawasan di Cina dan perdamaian global,” ujarnya seraya memaparkan bahwa jumlah penduduk Muslim di Cina mencapai 23 juta jiwa, tersebar di banyak provinsi dan etnis.

Begitupun, sebut Addin, jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 440 ribu orang semuanya dalam keadaan baikā€“baik saja. Maka konflik Uighur tidak bisa dikaitkan dengan persoalan agama dan persoalan terorisme dan radikalisme.

“Yang berkembang di Uighur juga bukan bagian dari agama,” ucapnya.

Addin menghimbau kepada seluruh organisasi di Indonesia dan khususnya organisasi Islam untuk tidak terprovokasi soal Uighur, yang tentu saja dapat berdampak pada terganggunya perdamaian global.

“Mari kita kedepankan tabayyun. DPP KNPI sebagai organisasi berhimpun organisasi kepemudaan yang isinya lintas agama, suku dan golongan menghimbau untuk memandang soal Uighur secara jernih, rasional dan tidak terprovokasi dengan sentimen suku agama dan ras (SARA),” ujarnya.

Pada bagian lain, Addin menambahkan bahwa kebinekaan dan keragaman yang selama ini sudah terjaga dan terjalin, harus terus dipertahankan menjadi modal keutuhan bangsa dan perdamaian dunia.

“Kepada pemerintah agar melakukan diplomasi lunak untuk membantu dengan membagi pengalaman penyelesaian konflik kepada pemerintah Cina,” tutupnya. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *