Press "Enter" to skip to content

Tetap Kritis Terhadap KPK, Fahri Hamzah: Ada Media yang Jadikan Lembaga Antirasuan itu Pahlawan

JAKARTA – Bukan Fahri Hamzah namanya kalau tidak terus melontarkan kritikan pedasnya terhadap lembaga anti korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buktinya, meski sudah tidak lagi duduk sebagai Anggota DPR RI, Fahri tetap kritis dan keras terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Kali ini, mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengungkapkan tentang adanya media yang menjadikan KPK itu sebagai pahlawan, dan bahkan dibuat seperti menakutkan.

“Mereka kerap membuat investigasi kasus korupsi, yang menakutkan orang-orang yang namanya disebut (oleh KPK). Namun, kemudian kasus hilang dan KPK juga diam. Anda tahu apa yang terjadi? Saya curiga bahwa di belakang ada perdamaian,” tulis Fahri lewat akun twitter-nya, Minggu (6/10/2019).

Disebutkan Fahri, Negara bisa menjadikan pemberantasan korupsi sebagai festival dan pertunjukan. Enak ditonton terutama buat media yang mulai kalah melawan media sosial, sensasi itu sumber rezeki, ‘bad news is Good news’. Negara nampak sibuk padahal gagal. Makin lama kegagalan sebagai sukses.

Maka, agar tidak terjebak sekedar bikin festival dan sensasi, pemberantasan korupsi harus rasional. Karena semakin tidak rasional, maka fiksi-fiksi di sekitar kekuasaan yang besar dapat menjadi sumber korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Ini sudah terjadi sekarang.

Lembaga pemberantasan korupsi yang tertutup setidaknya akan melahirkan 2 persoalan yang membahayakan. Pertama, ke luar menjadi proxi terhadap negara, dan kedua secara internal menciptakan penyimpangan orientasi dan tata kelola.

“Keduanya membuat kekacauan yang makin parah. Saya tidak habis pikir ada sarjana hukum yang percaya bahwa lembaga penegak hukum boleh menjadi oposisi terhadap pemerintahan yang sah. Lalu berjuang untuk menciptakan pahlawan yang bersekutu dengan rakyat dan masyarakat sipil serta media dalam ‘menciptakan harapan palsu’,” ucapnya.

Metode ini sebenarnya, menurut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu, tidak dikenal dalam kelembagaan negara. Ini adalah pola perjuangan NGO (LSM) yang tidak menggunakan kekuasaan dan uang APBN.

“Maka kalau ada lembaga negara pemakai APBN dan kekuasaan Negara memakai pola itu, sesungguhnya ia adalah proxi bahkan subversif,” tegas Fahri Hamzah.

Sebab satu sisi, lembaga eksklusif dalam tradisi demokrasi akan menciptakan anomali. Apalagi kalau menjadi superbody, mereka akan melahirkan persekongkolan dan konspirasi bahkan mafia yang bertujuan “untuk menjaga wibawa dan kesucian lembaga harapan itu”, yang dikenal sebagai teori Holy Cow.

“Mengapa? Setiap pendewaan terhadap orang atau lembaga, pada akhirnya akan menciptakan absolutisme dan feodalisme yang anti kritik. Apapun boleh disalahkan, asalkan kesucian Holy Cow yang didewakan itu tak tersentuh. Lama-lama kita mulai percaya bahwa orang dan lembaga tersebut tidak mungkin salah,” cetusnya.

Padahal, masih menurut Fahri Hamzah, mereka adalah manusia biasa dan lembaga biasa yang bisa salah dan bisa berbuat nista. Tetapi, pujian yang pendewaan berlebihan pada sisi mereka justru membuat mereka terus merasa yakin bahwa mereka memang tidak bisa salah. Pembenaran akhirnya mewarnai hari-hari-nya.

“Saya bisa ceritakan begitu banyak fakta persekongkolan dan konspirasi di sekitar absolutisme orang dan lembaga yang sebenarnya sudah menjadi kajian yang lama dan banyak pihak kampus dan juga media. Tapi orang masih belum percaya. Sampai waktunya tiba. Dan akan tiba,” pungkasnya.

Lembaga tertutup, bahkan lembaga agama pun karena tertutup banyak penyalahgunaan (abuse) di dalamnya. Rusaknya tata kelola karena lembaga yang didewakan ini minta keistimewaan untuk diberi ‘ruang gelap’ untuk menyimpan misteri dan irasionalitas. Karena memang itulah cara ia bertahan, demikian Fahri Hamzah. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *