Press "Enter" to skip to content

UNHCR Sambut Baik Komitmen Malaysia untuk Tangani Masalah Non-Warga Negara

KUALA LUMPUR – Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) menyambut langkah Malaysia untuk memperbarui komitmennya dalam mengurangi dan mengekang masalah non-warga negara. Komitmen tersebut sejalan dengan Rencana Aksi Global untuk mengakhiri Kewarganegaraan pada tahun 2024.

UNHCR, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, mengatakan badan kemanusiaan PBB juga mengakui langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia untuk mengadopsi prosedur yang lebih transparan dalam memfasilitasi aplikasi kewarganegaraan dan mencegah anak-anak Malaysia dari menjadi warga negara.

“Mereka semua mungkin telah tinggal di Malaysia selama beberapa generasi tetapi tidak pernah terdaftar sebagai warga negara Malaysia, atau kehilangan kontak dengan negara asal mereka.

“Sebagian besar komunitas ini tinggal di daerah terpencil dan terisolasi, dan memiliki akses yang sangat terbatas ke informasi tentang prosedur dokumentasi termasuk cara mendaftarkan anak-anak mereka saat lahir,” kata perwakilan UNHCR ke Malaysia Thomas Albrecht dalam sebuah pernyataan.

“Komitmen Malaysia yang berkelanjutan untuk mengatasi situasi non-warga negara saat ini, mencegah kasus-kasus baru muncul dan lebih baik mengidentifikasi dan melindungi penduduk asli dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat Malaysia,” katanya.

Pada tahun 2014, UNHCR meluncurkan Kampanye #IBelong secara global, yang bertujuan untuk mengakhiri status nasionalnya pada tahun 2024.

Sejak itu, total 15 negara telah menandatangani dua perjanjian besar tentang non-warga negara, Konvensi PBB tentang Status Masyarakat Non-Pribumi 1954 dan Konvensi Penghapusan Masyarakat Adat 1961.

Jumlah negara yang menerima Konvensi PBB tentang Status Penduduk Asli 1954 diperkirakan akan melampaui 100 negara segera.

Selama lima tahun pertama kampanye, lebih dari 220.000 non-warga negara memperoleh kewarganegaraan.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berbicara di Jenewa, Swiss pada hari Senin selama sesi khusus Komite Eksekutif UNHCR, yang dikenal sebagai Segmen Tingkat Tinggi tentang Masalah Adat, dengan memperhatikan perkembangan Kampanye #IBelong untuk mengakhiri masalah tunawisma pada tahun 2024 .

Sebelumnya, Muhyiddin menekankan bahwa Malaysia tetap berkomitmen untuk bekerja dengan UNHCR dalam upayanya untuk mengatasi masalah non-warga negara. ***

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *